Selayang Pandang Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh tepatnya di pesisir timur Aceh, sebelum dimekarkan memiliki luas wilayah 824.273 Ha mencakup perbatasan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh ditandai aliran sungai Jambo Aye di Kecamatan Panton Labu, Aceh Utara, selat malaka disebelah utara, Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Tengah sebalah selatan, hingga perbatasan Sumatera Utara disebelah timur (Kabupaten Langkat), namun seiring dengan kebijakan – kebijakan pemerintah dan desakan elemen di daerah ini sekitar akhir tahun 2000 Kabupaten Aceh Timur di mekarkan menjadi tiga Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Aceh Timur sebagai bekas Induk Pemerintahan Daerah, Kota Langsa sebagai bekas Ibu Kota Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Ironisnya sebagai bekas Induk Pemerintahan, Kabupaten Aceh Timur hingga saat ini masih tertinggal dari bekas “jajahannya” seperti Kabupaten Aceh Tamiang kini sudah membangun segala infrastruktur baik untuk kepentingan pelayanan kepada publik hingga pembangunan prasana untuk masyarakatnya, hal ini juga sejalan dengan apa yang dialami Kota Langsa, sebagai bekas Ibu Kota pusat pemerintahan Kota Langsa tidak begitu ekstrem dalam melakukan pembangunan karena Kota ini sudah terbentuk sejak awal mula berdirinya Kabupaten Aceh Timur tahun 1945.
Setelah Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur menjadi milik Pemerintah Kota Langsa mau tidak mau Aceh Timur sebagai Induk harus bergeser ke wilayah lain, masa Drs. Azman Usmanuddin, MM menjabat Bupati Aceh Timur dimana masa beliau juga pemekaran itu terjadi, sempat terjadi tarik ulur antara Kecamatan Pureulak dan Kecamatan Idi Rayeuk dimana masing – masing menginginkan Pusat Pemerintahan baru berada di tempat mereka. Hingga akhirnya Azman Usmanuddin memutuskan untuk membentuk suatu Kota baru bernama Bandar Khalifah posisinya persis berada ditengah – tengah dua Kecamatan yang “berseteru” tadi, Bandar Khalifah terletak di Kecamatan Peudawa, Keberadaan Kota ini di cuatkan Azman untuk bersikap netral.

Azman Usmanuddin tidak hanya memberikan wacana semata tentang terbentuknya Bandar Khalifah, beliau memerintahkan anak buahnya untuk segera merealisasikan keinginannya tersebut dengan melakukan pencarian lokasi yang tepat dan memberikan ganti rugi bagi masyarakat yang terimbas dari rencana tersebut, alih – alih melakukan pembangunan sampai Azman Usmanuddin lengser lahan tersebut tidak tersentuh sedikitpun sementara Polres Aceh Timur telah melakukan pembangunan di wilayah tersebut hingga kini Markas Kepolisian Resor Aceh Timur masih tegak berdiri walau tiada bangunan instansi lain hadir disekitar diwilayah yang semuala diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan itu.

Aceh Timur selepas lengsernya Azman Usmanuddin yang telah berkuasa selama 2 priode masih tetap berupaya mencatatkan diri sebagai Kepala Daerah untuk ke tiga kalinya, maka hadirlah Ir. Azwar Abubakar, MSi untuk mengisi tampuk pimpinan Kepala Daerah pada tahun 2006, Beliau datang sebagai Pj. Bupati Aceh Timur mengisi kekosongan yang ditinggalkan Azman Usmanuddin untuk maju dalam Pilkada. Masa – masa mengambang dalam pemerintahan Bupati sebelumnya tentang penunjukan lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur ternyata mendapat respon dari seorang putra daerah yang telah lama malang melintang di tingkat provinsi Aceh, Akhirnya Ir. Azwar Abubakar, MSi dengan sigap menunjuk Kecatamatan Idi Rayeuk dengan Kota Idi sebagai Pusat Pemerintahan Aceh Timur, hal ini disikapi berbagai macam pro dan kontra dikalangan elit dan masyarakat Aceh Timur sendiri, namun Azwar AB tidak bergeming dengan pilihannya tersebut. Dia memerintahkan jajarannya untuk segera merealisasikan keputusannya itu dengan mencari lahan kosong dan segera melakukan ganti rugi lahan, bangunan dan tanaman para warga yang kena dampak kebijakannya. Pemindahan Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dari Kota Langsa ke Kota Idi diperkuat dengan lahirnya PP Nomor 5 Tahun 2007 yakni Peraturan Pemerintah Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur hal ini lah yang menguatkan Dia untuk melakukan pergeseran pusat pemerintahan dari Langsa ke Idi bukan ke Peureulak.

Akhir Maret 2007 Ir. Azwar Abubakar M.Si melepaskan status Pj. Bupati Aceh Timur dan menyerahkan tampuk pimpinan kepada, Muslim Hasballah dan Nasruddin Abubakar, S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Defenitif hasil Pilkada Aceh Timur priode 2007 – 2012, mereka inilah merupakan titik awal sejarah dari proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diikuti dari Partai Politik Nasional, Daerah (khusus Aceh) dan Independen (perseorangan) di Indonesia selain pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tahun 2007. Duet Muslim Hasballah dan Nasruddin, S.Pd.I dalam pilkada menunggang Partai Lokal Aceh dimana Muslim Hasballah maju di fasilitasi dari Partai Aceh (PA) dan Nasruddin Abubakar S.Pd.I melalui Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Tiga tahun masa kepemimpinan Muslim Hasballah dan Nasruddin sebagai orang nomor satu dan dua di Aceh Timur, terus bergeliat melakukan pembangunan infrastrutur dan prasarana disana sini, khususnya di Kecamatan Idi Rayeuk sebagai lokasi pusat Pemerintahan sesuai ketetapan PP Nomor 5 Tahun 2007. Lokasi dan lahan yang telah di sediakan oleh mantan Pj. Bupati Azwar Abubakar telah tersentuh pada akhir 2009 dan awal 2010 tepatnya di lokasi itu mulai ada geliat pembangunan untuk menegaskan “Disinilah Pusat Pemerintahan Aceh Timur Berada”, hal – hal tersebut berlangsung tidak seperti yang diimpikan sebelumnya karena banyaknya benturan disana sini terutama masalah keuangan yang belum memadai untuk membangun Perkantoran sempat membuat pembangunan yang berlokasi di Desa Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk “mati suri”, hingga pada awal tahun 2001 kemaren geliat pembangunan benar – benar terasa hal tersebut dapat terlihat mulai berdirinya satu demi satu bangunan dilokasi tersebut.

Selain di lokasi tersebut, Kota Idi sebagai Ibu Kota Pemerintahan juga mulai “bangun” untuk berdandan merias wajah agar siap menjadi Ibu Kota Pemerintahan, ini dapat terlihat banyaknya bangunan – bangunan baru berupa Rumah Toko (Ruko) berdiri disepanjang jalan negara Medan – Banda Aceh, dan pembangunan prasarana jalan menuju Kuala Idi tempat pelabuhan Idi berada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat umum dan khususnya para nelayan. Namun demikian masih banyak kekurangan disana – sini dialami Kota Idi untuk siap menjadi Ibu Kota pemerintahan, seperti tata kota yang masih amburadul dan berkesan semerawut belum lagi ternak – ternak peliharan warga masih bebas “bergrilya” ditengah Kota Idi, serta harus ada pemindahan Jalan Raya Negara Medan Banda Aceh yang membelah kota Idi dikarenakan sempitnya kawasan Kota ini, kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi Kota Idi siap menjadi Ibu Kota Pemerintahan saatnya para pengambil kebijakan memperhatikan seluruh sarana, prasarana, tatanan kota dan pembangunan di Kota ini.
Sekda
Dilain hal, posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aceh Timur masih mengambang, ini dikarenakan posisi pemerintahan Aceh Timur yang “mendua”, setelah pemekaran terjadi Pemerintahan Aceh Timur masih berkantor di Kota Langsa, priode itu saat Sekretaris Daearah Kabupaten Aceh Timur dijabat, Drs. T. Syahril, M.Ap dimasa Bupati Drs. Azman Usmanddin, MM dilanjutkan oleh T. Adjuran Raden dimasa kepemimpinan Pj. Bupati Aceh Timur, Ir. Azwar Abubakar, M.Si hingga berganti kepada Syaifuddin Puteh, SE, MM priode Muslim Hasbballah mejadi Bupati Aceh Timur defenitif, Tahun 2008 masa Syaifuddin Puteh menjadi orang nomor satu di jajaran PNS Aceh Timur membuat terobosan untuk memindahkan Kantor Sekretariat Daerah ke Ibu Kota Pemerintahan yang baru di Idi, dengan menggunakan Armada Bus milik Dinas Perhubungan para Pegawai Negeri Sipil Aceh Timur berdesakan untuk berangkat dari Kota Langsa menuju Idi, perlu diketahui sebagian besar Pegawai Negeri Sipil Aceh Tmur berdomisili di Kota Langsa.

Setahun Syaifuddin Puteh menjabat Sekda Aceh Timur, selama itu pegawai negeri di Setdakab Aceh Timur berkantor penuh di Idi, gedung Sekretariat sementara dibangun pada masanya di belakang pendopo Idi, langkahnya disambut antusias oleh masyarakat Aceh Timur karena mampu memindahkan aktifitas perkantoran ke Idi namun juga menyisakan pro dan kontra dikalangan pegawai karena berkesan memaksakan pemindahan aktifitas perkantoran ke Idi. Kebijakan Beliau tidak diteruskan oleh penggantinya Ir. Akmal Syukri sehingga aktifitas perkantoran di Idi terlihat “layu sebelum berkembang”, sekda ini sepertinya tidak mau tahu tentang keberlangsungan perkantoran di Idi sehingga pegawai banyak yang tidak menjalankan tugasnya seperti masa kepemimpinan Syaifuddin Puteh. Keberadaan Akmal Syukri sebagai Sekretaris Daerah pun berganti setelah setahun lebih meduduki jabatan tersebut, Dia digantikan oleh Syaifannur, SH, MM dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur.

Syaifannur, SH, MM didaulat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur pada medio 11 Nopember 2009 oleh Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah. Dia berupaya mengembalikan apa yang telah dilakukan pendahulunya, Syaifuddin Puteh untuk melakukan aktifitas perkantoran di Idi, ini terlihat saat beliau melaksanakan tugas di Kantor Setdakab Aceh Timur di Idi, hal ini juga diikuti dengan bergesernya beberapa Kantor Badan/Dinas ke Kota Idi, seperti Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu serta beberapa kantor lainnnya dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, semoga dibawah kepemimpinan Sekretaris Daerah ke empat dibawah Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah ini apa yang menjadi harapan besar masyarakat Aceh Timur tercapai untuk memindahkan aktifitas perkantoran Aceh Timur dari Kota Langsa ke Kota Idi, semoga.(Amril Nurman)